WARGA BANTU WARGA, PEMERINTAHNYA NGAPAIN?

 

Seorang ibu berhadapan dengan barikade polisi di seberang UOB Plaza, Jakarta, saat 

demonstrasi 28 Oktober 2026. Foto: Hariadhi/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

 

SEORANG ibu bercerita bahwa ia dan teman-temannya menemukan Fathimah, Wakil Ketua BEM UI, dihadang beberapa pria ketika hendak menuju lokasi aksi 28 Oktober di Bundaran HI. Mereka awalnya sedang mengecek logistik di sekitar UOB. Menemukan keadaan itu, mereka ikut campur, lalu mengawal Fathimah sampai ke lokasi aksi, menembus pria-pria kekar yang menghadang.

 

Saya tidak tahu kehidupan pribadi ibu-ibu itu. Mungkin salah satunya masih ada balita yg perlu disusui, pekerjaan kantor yg belum selesai, atau urusan rumah yang menunggu. Mereka tentu punya alasan untuk sibuk dengan kehidupan sendiri. Tapi hari itu mereka menyediakan waktu untuk kesulitan seseorang yg bahkan mungkin baru mereka temui. Sorry, salah. Bukan kesulitan seseorang, melainkan kesulitan orang Indonesia.

 

Ada ibu-ibu lain yang “berhasil mengumpulkan” sekitar 3 sampai 4 juta untuk konsumsi demonstran. Zaskia Adya Mecca datang membawa ambulans, perlengkapan medis dan logistik. Windah Basudara melepas segel bocil kematian dan sampai memakai uang pribadi untuk membayar kreator yang membantu menyebarkan klip orasi aksi 28 Oktober.

 

Di Jogja beda lagi, sejak aksi seruan boikot Raffi Ahmad dan Willie Salim karena keaktifan keduanya dalam aksi sumpah pemuda oleh Polda yang ada orang bayaran untuk berpura-pura sebagai mahasiswa terbongkar, sejumlah UMKM lalu membatalkan keikutsertaannya dalam RANS Carnival. Bukan satu atau dua minggu sebelum. Tapi minus 24 jam sebelum carnival, ketika stok dagangan sudah mereka disiapkan. Infonya, ada yang sempat memasukkan perlengkapan malam hari, lalu membongkarnya kembali saat subuh. Ada penjual yang sudah menyiapkan 2.000 donat. Dengan asumsi harga 5 ribu, berarti ada potensi penjualan 10 juta yang hampir hangus. Peluang untung 10 juta ditarik begitu saja demi solidaritas “warga bantu warga”. Memang belum tentu seluruhnya menjadi kerugian, tetapi jelas ada pekerjaan dan modal yang telanjur dikeluarkan.

 

Lalu apa yang terjadi? warga membantu menyebarkan jualannya, mempromosikan tokonya, membeli dagangannya. Benar-benar menarik. Luar biasa. Seseorang mengambil sikap dengan risiko yg harus ditanggung sendiri, lalu orang lain datang membantu menanggungnya.

 

(Warga) Negara Gotong Royong

 

SAYA jadi teringat dan rasanya mulai paham mengapa Sukarno, dalam pidato 1 Juni 1945, menjelaskan bahwa lima dasar negara yang diusulkannya bisa diperas menjadi tiga, lalu satu: gotong royong.

 

Kalau melihat kejadian tadi, pengertiannya terasa cukup dekat.

Orang-orang itu tetap punya pekerjaan dan kebutuhan masing-masing. Tetapi ada kepentingan bersama yang membuat mereka bersedia mengambil sebagian beban orang lain. Yang punya makanan memberi makan. Yang punya kendaraan membantu membawa. Yg punya jangkauan akun membantu menyebarkan suara.

 

Dalam kadar tertentu, mereka sedang memperluas urusannya. Keselamatan orang lain ikut menjadi kepentingannya. Kerugian pedagang lain ikut menjadi persoalannya. Warga bantu warga. Gotong royong: semua untuk semua!

 

Trus, pemerintah ngambil bagian yang mana?

 

Tidak usah kita sebutkan satu-persatu tuntutan masyarakat dalam aksi dan menagih action pemerintah atas itu. Orang aksi-unjuk-rasanya saja malah dihalang-halangi. Istilah “mengawal aksi”, atau “mengawal demokrasi” kok terjemahan di lapangannya malah menjadi pagar besi? Saya lupa dari sumber yang mana, tapi ada salah satu video memperlihatkan ibu-ibu berteriak di depan pagar besi dengan kalimat yang kira-kira naadanya ’’mengawal/ mengamankan itu berarti kalian jalan di depan, mahasiswa ikut di belakang! Bukan (malah kalian) berhadapan dengan mahasiswa!’’

 

Rasanya agak susah berharap mereka menepati janji jabatan, proses kita menagih saja mereka persulit. Aduh.

 

Kalau ada warga yang datang untuk menyampaikan keluhan, maka keberhasilan pengawalan seharusnya dapat dinilai dari apakah ia bisa menyampaikan keluhannya dengan aman. Aparatur negara harusnya memastikan jalannya tersedia, memastikan bahwa ia mendapat pertolongan ketika terluka, dan yang terpenting: tuntutannya sampai kepada pihak yg dituju. Bahkan TVRI sebagai televisi milik negara harusnya meliput dan menyiarkan.

 

Dari pengertian ini, ibu yang membawa roti dan orang yang menyiapkan ambulans justru sedang melakukan aksi pengawalan yang paling benar dan konkrit. Mereka melihat kebutuhan peserta aksi, lalu berusaha memenuhinya.

 

Pagar pengamanan tentu diperlukan karena di tengah kerumunan bisa terjadi kekerasan, bisa ada orang yg sengaja memancingnya. Nah, di konteks yang itu tameng dan pentungan semestinya bekerja: melindungi warga, mencegah kekerasan, dan menindak pelakunya berdasarkan perbuatannya. Masak mahasiswa Trisakti yang turun aksi sampai harus perlu membawa ambulans sendiri dari kampus? Aduh.

 

Gagal Pahamnya Mereka

 

ADA teori yang bilang bahwa negara itu terbentuk dari beberapa unsur: wilayah, penduduk, dan pemerintah. Nah, mungkin, teori ini disalahpahami bahwa seolah-olah pemerintah adalah sesuatu yang berbeda dari penduduk/ rakyat. Mereka tidak menganggap diri sebagai bagian dari rakyat, tapi sesuatu yang mandiri di luar komunitas itu.

 

Perbedaan identifikasi diri perlahan dipahami sebagai perbedaan kepentingan. Pemerintah merasa dirinya adalah negara. Sementara rakyat, hanyalah sesuatu yang lain. Kalau ada yang menyampaikan usul dan/ atau kritik, dianggap pihak luar yg mengganggu.

 

Saya rasa ini masuk akal untuk menjelaskan mengapa yang lebih dulu disiapkan adalah pagar. Sebab yang terlihat di hadapannya bukan warga yang perlu didengar, melainkan gangguan yang perlu dikendalikan.

 

[Alan Sapda. Okt. 2026]