Langsung ke konten utama

Unggulan

WARGA BANTU WARGA, PEMERINTAHNYA NGAPAIN?

  Seorang ibu berhadapan dengan barikade polisi di seberang UOB Plaza, Jakarta, saat  demonstrasi  28 Oktober 2026. Foto: Hariadhi/Wikimedia Commons , CC BY-SA 4.0 .   SEORANG ibu bercerita bahwa ia dan teman-temannya menemukan Fathimah, Wakil Ketua BEM UI, dihadang beberapa pria ketika hendak menuju lokasi aksi 28 Oktober di Bundaran HI. Mereka awalnya sedang mengecek logistik di sekitar UOB. Menemukan keadaan itu, mereka ikut campur, lalu mengawal Fathimah sampai ke lokasi aksi, menembus pria-pria kekar yang menghadang.   Saya tidak tahu kehidupan pribadi ibu-ibu itu. Mungkin salah satunya masih ada balita yg perlu disusui, pekerjaan kantor yg belum selesai, atau urusan rumah yang menunggu. Mereka tentu punya alasan untuk sibuk dengan kehidupan sendiri. Tapi hari itu mereka menyediakan waktu untuk kesulitan seseorang yg bahkan mungkin baru mereka temui. Sorry, salah. Bukan kesulitan seseorang, melainkan kesulitan orang Indonesia.   Ada ibu-i...

MENGAPA DALAM DEMOKRASI HARUS ADA OPOSISI?

MENGAPA (KITA BERPIKIR BAHWA) DALAM DEMOKRASI HARUS ADA OPOSISI? 

Karena kita berpikir secara dialektik. Bahwa supaya baik, segala sesuatu harus ada lawannya. Tesa harus ada antitesa-nya dulu baru bisa muncul sintesa. - meskipun kenyataannya realitas tidak harus selalu berjalan seperti itu -. Ini wajar, mengingat banyaknya catatan sejarah yang sudah membuktikan betapa kekuasaan mutlak seorang individu/ kelompok tertentu hanya menjadi alat penindasan bagi kelompok bawah. Efek traumatisnya melahirkan perlawanan-perlawanan, kesimpulan-kesimpulan seperti dalam slogan "suara rakyat suara tuhan". Meskipun, jika ingin fair mencoba melihat sisi lain, sebenarnya tidak sedikit juga contoh sebaliknya dunia yang baik ketika dipimpin secara adil oleh 1 pemimpin. Tetapi syaratnya mutlak; pemimpinnya harus manusia suci; nabi, resi, etc. 

 Apakah ini realistis? 

Di zaman hari ini, sangat sulit pasti menemukan sosok manusia suci. Tetapi tidak bisa juga dikatakan tidak ada, sebab kita belum pernah benar-benar mencari sosok itu diantara miliaran manusia di dunia. Kalaupun kita sudah rela menggunakan sebesar-besarnya pikiran, waktu, tenaga dan biaya untuk menemukan manusia suci, lalu dengan apa kita mencari? Apa kriterianya? Siapa yang berwenang untuk menilai?

Ketika upaya untuk menemukan manusia suci ternyata hampir mustahil, maka cita-cita mewujudkan -saja- kemanusiaan yang adil dan beradab terdengar lebih realistis untuk dilakukan. Tentu tidak semudah itu, tetapi menjadi mungkin untuk dilakukan oleh semua orang. Karena kata kuncinya bukan lagi “menemukan” tapi “membentuk/ mewujudkan”. Gerakannya akan paradigmatik. Dimulai dari diri sendiri. Lalu berdampak. 

Kalau kembali pada rumus demokrasi yaitu suara mayoritas, maka ketika sudah ada 51% warga negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, pemimpin yang terpilih juga pasti berkemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sisa yang 49%-nya tidak boleh dianggap/ dipandang sebagai oposisi. Mereka hanya warga negara yang punya cara berbeda dalam melihat kepemimpinan – demokrasi – pancasila. Lagipula, tidak semua yang berbeda adalah bertentangan, kan?

Karena rumus demokrasi adalah suara mayoritas, maka cara untuk mem-pancasila-kan negara demokrasi adalah dengan memasukkan pancasila dalam diri sebanyak-banyaknya warga negara. Ketika mayoritas warga negara itu berdemokrasi dengan cara pancasila, maka demokrasi yang dijalankan juga pasti demokrasi pancasila.

Alan Sapda


Komentar

Postingan Populer